UTS Standarisasi Semester 2

Posted on Updated on

ULANGAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH STANDARISASI (KELAS B)

Logo_UNDIP

                 NAMA                         : DIAH AYU SUCI KINASIH

NIM                             : 24040115130099

MATA KULIAH      : STANDARISASI

KODE                           : PAE286

PEMBIMBING             : DRS. AGUS SUBAGIO

MID SEM/SEM           : MID SEMESTER

 

UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

JURUSAN FISIKA

2016

  1. Sebutkan dan jelaskan berbagai standart ISO yang sekarang ada untuk acuan standart internasional!

Penyelesaian :

ISO merupakan standart yang di gunakan secara internasional. ISO dapat bagi sebagi berikut:

  1. ISO 9001

ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan berkesinambungan (continual improvement)

  1. ISO 14001

Berbeda dengan standar ISO 9001 yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, maka ISO 14001 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang dipakai dalam ISO 14001 pada prinsipnya sama dengan ISO 9001, yaitu perbaikan berkesinambungan hanya dalam ISO 14001 adalah dalam mengelola lingkungan. Perusahaan yang menerapkan ISO 14001 harus dapat melakukan identifikasi terhadap aspek dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau operasi perusahaannya terhadap aspek lingkungan. Dalam hal ini bukan hanya pengelolaan terhadap limbah atau polusi, namun juga termasuk upaya-upaya kreatif untuk menghemat pemakaian energi, air dan bahan bakar.

  1. ISO 22000

Perusahaan makanan atau minuman dituntut untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggannya, sehingga harus meningkatkan pengendalian kontrol internalnya terutama dalam proses produksi. ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Setiap jenis produk baik makanan atau minuman harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Pada dasarnya ISO 22000 tidaklah berbeda jauh dengan ISO 9001, hal yang membedakan terdapat dalam klausul perencanaan dan realisasi produk dan klausul  validasi, verifikasi dan perbaikan sistem.

  1. ISO/IEC 27001

Kemajuan dalam dunia teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan IT telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis. Dimulai dengan adanya penerapan internet dalam dunia bisnis misalnya website, email sampai penggunaan jejaring sosial lainnya. Perubahan ini menjadikan dikenal adanya transaksi on-line, data-data dan informasi dalam bentuk file komputer dan sebagainya. Pada tahun 2005, The International Organization for Standardization menerbitkan standar yang kenal dengan ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS). ISO/IEC 27001 sekarang ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya.

  1. ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Kata kunci yang dikendalikan dalam standar ini adalah kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Keberadaan standar ini sangat penting terutama untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian yang berkaitan dalam bidang kesehatan, perdagangan, produksi sampai upaya perlindungan pelanggan.

Laboratorium pengujian dan kalibrasi biasanya dituntut untuk menerapkan ISO/IEC 17025 dalam kegiatannya sampai dilakukan proses akreditasi. Akreditasi ISO/IEC 17025 terhadap suatu laboratorium pengujian atau lembaga kalibrasi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil uji atau kalibrasi yang dikeluarkannya.

  1. ISO 28000

Aksi terorisme yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu telah memberikan pengaruh terhadap sistem bisnis. Sehingga dipandang perlu suatu sistem manajemen keamanan yang dapat memastikan keamanan dalam rantai pasokan (supply chain).

ISO telah menerbitkan seri standar ISO 28000 yang berupa persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. Standar ini diterapkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ancaman resiko keamanan relatif tinggi misalnya suatu fasilitas umum, bank, logistik, hotel, sampai kilang minyak atau sarana vital lainnya.

  1. ISO 50001

ISO 50001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Standar tersebut bertujuan membantu organisasi dalam membangun sistem dan proses untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Standar tersebut berlaku bagi semua jenis dan ukuran organisasi.

ISO 50001 dirancang untuk membantu organisasi agar lebih baik dalam menggunakan aset energinya, untuk mengevaluasi dan memprioritaskan penggunaan teknologi hemat energi, serta untuk mendorong efisiensi pada seluruh rantai suplai. ISO 50001 juga dirancang agar dapat terintegrasi dengan standar manajemen lain, terutama ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Mutu).

  1. Sebutkan dan jelaskan tugas lembaga-lembaga standar yang ada di dunia termasuk di indonesia

Penyelesaian:  

Lembaga standarisasi di dunia dapat dikelompokan menjadi  beberapa kelompok lembaga sebagai berikut:

  1. Standar individu atau standar perorangan.

Standar individu adalah standar yang dibuat, diterapkan, dievaluasi, direvisi, dikembangkan atau diabolisi oleh individu. Contoh: jadwal kegiatan harian, standar rumah tinggal, rak buku atau lemari dan baju. Jembatan, bendungan atau konstruksi spesifik yang bersifat tunggal yang sangat bergantung pada lokasi dan kondisi alam dapat dikelompokkan sebagai standar individu.

  1. Standar perusahaan

Standar perusahaan dirumuskan dan digunakan oleh bagian (standardisasi) dalam suatu perusahaan dan diterapkan di perusahaan itu sendiri untuk mencapai keekonomian perusahaan secara keseluruhan. Contoh: sistem pergudangan, pengemasan, administrasi, desain, pembelian, penerimaan, persyaratan dan pelatihan tenaga kerja, dan sebagainya.

  1. Standar asosiasi

Standar asosiasi dirumuskan oleh organisasi atau asosiasi pelaku usaha sektor ekonomi tertentu yang memiliki kepentingan untuk menerapkan standar tersebut di lingkungan masing-masing secara bersama. Meski berbagai unit pelaku usaha menghasilkan produk yang sama dan mungkin saling bersaingan, mereka dapat saja bekerja sama dan menyusun standar asosiasi untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini sering terjadi di negara industri.

Contoh: telah disusun berbagai standar seperti standar sistem ventilasi, pelapisan

logam (coating and plating standards) dan sebagainya. SAE (Society of Automotive Engineers) menyusun standar yang semula hanya digunakan oleh industri otomotif di Amerika Serikat. Standar SAE kemudian meluas dan diterima di seluruh dunia. Demikian pula standar NEMA (National Electrical Manufacturers Association), standar ASTM (American Society for Testing Materials), standar API (American Petroleum Institute) dan sama halnya dengan standar VDE di Jerman yang juga telah menjadi acuan umum di bidang listrik. Ternyata standar asosiasi telah digunakan secara umum dan diakui secara internasional, hal ini diperlihatkan di Tabel 2.1  berikut.          

Asosiasi Bidang Penerapan Standar Asosiasi
American Petroleum Institute (API) minyak dan gas, peralatan migas, saluran pipa, tangki penimbun, bejana tekan, energi, keselamatan dan lingkungan
American Welding Society (AWS) pengelasan, kontruksi dan spesifikasi
NACE International korosi, pelapisan, proteksi korosi (termasuk proteksi maritim)
American Society of Mehanical  Engineers (ASME) rejayasa, codes dan standards, mekanikal, sertifikasi ASME Code untuk bejana tekan

 

  1. Standar nasional

Standar nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu organisasi standardisasi nasional.

Contoh: SNI (Indonesia), MS (Malaysian Standard), SS (Singapore Standard), PNS (Philipine National Standard), TIS (Thai Industrial Standard), IS (Indian Standard), BS (Bristish Standards), JIS (Japan Industrial Standards), ANSI (American National Standards Institute), DIN (Deutsches Industrie Norm) dan sebagainya.

Contoh: Penggunaan standar nasional SNI (Standar Nasional Indonesia). Untuk membangun rumah, gedung perkantoran dan sebagainya diperlukan dukungan standar nasional seperti SNI 15-2094-2000 Bata merah pejal untuk pasangan dinding; SNI 15-2049-2004 Semen Portland; SNI 07-2052-2002 Baja tulangan beton, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pembanguan perumahan/gedung secara nasional.

Untuk makanan dan minuman seperti minyak nabati (minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung) juga telah diterbitkan SNI tertentu. SNI kelompok makanan dan minuman ini umumnya menetapkan level ketidakmurnian maksimum yang diizinkan dan standar di sini terutama ditujukan untuk menjamin mutu dari segi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

  1. Standar regional

Standar regional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai negara dalam suatu wilayah ekonomi, politik, geografi tertentu yang serupa atau menghasilkan komoditi sama atau memiliki ikatan perdagangan tertentu. Negara dalam suatu wilayah tertentu tadi memproduksi, memperdagangkan atau menggunakan produk sejenis sehingga dirasakan perlu untuk mempererat kerjasama di bidang ekonomi, yang dipermudah dengan adanya standar regional yang diacu bersama.

Contoh:

  • European Union atau EU

merupakan suatu organisasi regional terbesar yang terdiri dari 27 negara anggota dengan jumlah penduduk total sekitar 500 juta orang. EU didirikan pada tahun 1993 (The Maastricht Treaty). Standar Europa yang dirumuskan oleh European Committee for Standardization (CEN) disebut standar EU. Kegiatan standardisasi organisasi regional ASEAN (Association of South East Asian Countries) diselenggarakan oleh ACCSQ (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality).

Negara anggota ASEAN meliputi: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunai Darussalam, Laos, Myanmar dan Kamboja dengan jumlah penduduk seluruhnya sekitar 560 juta. Suatu potensi pasar regional yang cukup besar. Pada tahun 1997 oleh Dewan AFTA telah diidentifikasi 20 produk untuk harmonisasi standar. Prinsip dasar harmonisasi mengandung pengertian bahwa badan

  • standardisasi nasional di negara-negara ASEAN

perlu menyelaraskan standar nasional mereka dengan standar internasional yang relevan (atau meng-adop standar internasional) sesuai dengan persyaratan ISO/IEC Guide 21. Harmonisasi produk priotitas ini dilakukan berdasarkan standar internasional ISO, IEC dan ITU.

Produk Standar International
Lemari Es HS8418 IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya

IEC 60335-2-24:1992

ISO 7371:1995

ISO 8187:1991

ISO 8561:1995

Air Conditioers HS845 IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya

IEC 60335-2-40:1995

ISO 5151

 

Pada tahun 1999 dilakukan harmonisasi mengenai aspek keselamatan terhadap 71 produk listrik dan terhadap 10 produk listrik mengenai aspek kompatibilitas elektro magnetik EMC (EMC – Electromagnetic Compatibility).

  • Di wilayah Asia – Pasifik terdapat APEC dengan SCSC (Asia Pacific Economic Cooperation, Sub Committee on Standards and Conformance).
  • Negara-negara Arab membentuk ASMO (Arab Organization for Standardization and Metrology) yang bertujuan untuk melaksanakan unifikasi istilah, metode pengujian, pengukuran dan spesifikasi antar negara Arab. Keanggotaan meliputi Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya dan Syria.
  1. Standar internasional

Standart Internasional merupakan standar hasil kesepakatan pada level internasional antara berbagai negara yang diwakili oleh organisasi standar nasional masing-masing negara. Kini penerapan standar internasional terutama ditujukan untuk meningkatkan perdagangan global, memperlancar pertukaran produk dan jasa serta untuk mengembangkan kerjasama di bidang pengetahuan dan teknologi.

Beberapa organisasi standardisasi internasional adalah:

  • ISO (International Organization for Standardization)

ISO (International Organization for Standardization), berkedudukan di Geneva Swiss, organisasi ini mengkoordinir semua kegiatan standardisasi (kecuali bidang kelistrikan) dan mulai beroperasi pada tahun 1947. Kini ISO merupakan jaringan standardisasi beranggotakan 147 badan standar nasional (terdiri dari 97 full members dan 35 correspondent members). Sebagian dari anggota ISO merupakan bagian dari struktur pemerintah seperti halnya BSN yang mewakili Indonesia.

Sebagian anggota lain, terutama yang berasal dari negara industri berakar pada organisasi swasta. Meskipun demikian ISO selalu berusaha untuk memenuhi dan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun swasta, industri, pemakai dan konsumen; yang dalam hal ini disalurkan melalui perwakilan di badan standardisasi nasional.

Misi utama ISO adalah mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan terkait lainnya untuk memfasilitasi perdagangan internasional, memajukan kerjasama global di bidang industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya ISO didukung oleh beberapa komite ISO seperti DEVCO (Development Committee), CASCO (Conformity Assessment Committee) dan COPOLCO (Consumers Policy Committee). Standar ISO merupakan standar voluntari (voluntary) dan kini terdapat sekitar 13,000 buah standar untuk berbagai bidang, mulai dari produk, jasa, proses, sistem manajemen, material, informasi dan lain-lain. Perumusan standar ISO didukung oleh 188 TC (Panitia Teknis) yang melibatkan ribuan tenaga ahli dari berbagai negara. Standar ISO yang dikembangkan berdasarkan respon terhadap kebutuhan pasar dan berlandaskan konsensus berbagai pihak ternyata telah digunakan secara luas. Standar ISO dapat diperoleh langsung dari sekretariat ISO atau melalui Badan Standardisasi Nasional negara masing-masing.

  • IEC (International Electrotechnical Commission)

IEC (International Electrotechnical Commission) bergerak di bidang standar perlistrikan, elektronika, magnetics, pembangkitan dan distribusi energi, elektroakustik dan disiplin terkait seperti istilah dan lambang, pengukuran dan kinerja, dependability, desain & pengembangan, safety dan lingkungan. IEC juga berkantor pusat di Geneva, Swiss. Hingga kini telah diterbitkan sekitar 5,000 standar. Standar IEC banyak dimanfaatkan oleh pengusaha di bidang perlistrikan dan elektronika untuk memperluas pasaran mereka. Scheme penilaian kesesuaian IEC didasarkan pada standar internasional. IECEE menangani penilaian kesesuaian terhadap standar untuk peralatan listrik dan elektronika termasuk photovoltaik. Telah dikembangkan dua scheme yaitu CB Scheme dan CB-FCS Scheme. ISO bersama IEC telah menyusun berbagai pedoman mengenai teknik penilaian kesesuaian (seperti: inspeksi, pengujian, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, akreditasi dan saling pengakuan (mutual recognition).

  • ITU (International Telecommunication Union)

ITU (International Telecommunication Union) yang bergerak di bidang standardisasi telekomunikasi merupakan specialized agency dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Keanggotaan ITU sekarang berjumlah 190 negara anggota (member states) dan 650 anggota sektor (sector members). ITU mengembangkan rekomendasi internasional di bidang telekomunikasi dan komunikasi radio. ITU juga bekerja sama dengan ISO dan IEC di bidang standardisasi teknologi informasi dan telekomunikasi.

  • CAC (Codex Alimentarius Commission)

CAC (Codex Alimentarius Commission) terutama merumuskan pedoman international dan juga standar di bidang pangan dan obat-obatan. Codex didirikan pada tahun 1962 di Roma, Italia dan merupakan intergovernment agency dari PBB di bawah Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Jumlah anggota Codex adalah 158. Anggota suara (one state one vote) untuk pengembangan standar CODEX diwakili oleh lembaga nasional, departemen atau kementerian yang meregulasi produksi makanan. Codex Alimentarius merupakan perangkat standar internasional mengenai produk pangan, baik pangan segar, pangan semi-proses atau pangan yang telah diproses. Standar Codex memuat persyaratan agar pangan bersifat baik (wholesome), bergizi dan aman. Sejak didirikan Codex telah menyusun lebih dari 230 standar pangan dan 185 codes of hygiene and sanitary practice, serta menerbitkan 25 pedoman untuk kontaminan, menetapkan lebih dari 2500 batas residu pestisida, mengevaluasi keamanan terhadap lebih dari 750 food additives dan menilai lebih dari 150 veterinary drug residues. Juga telah dikembangkan pedoman mengenai HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) serta tata cara penerapannya di bidang keamanan pangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sebutkan prinsip dan mekanisme yang harus di terapkan dalam perumusan SNI dan berikan contoh perjalanan rumusan sampai keluar dokumen SNI untuk dua produk di indonesia.

Penyelesaian :

  1. Prinsip standarisasi

Dalam sistem stadarisasi dapat dibagi menjadi beberapa prinsip yakni, sebagai berikut:

Prinsip 1 : Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mengecah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.

Prinsip 2 : Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan sejogianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus.

Prinsip 3 : Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip 4 : Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.

Prinsip 5 : Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Prinsip 6 : Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.

Prinsip 7 : Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.

  1. Mekanisme perjalanan rumusan sampai keluar dokumen SNI

Secara umum mekanisme atau proses suatu perumusan dokumen SNI adalah sebagai berikut :

  • Penyusunan konsep ( drafting )

PT/SPT menunjuk konseptor. Konseptor dapat merupakan perorangan atau gugus

kerja berasal dari dalam atau luar PT/SPT dan memiliki bidang kepakaran yang diperlukan untuk merumuskan RSNI. Gugus kerja bersifat sementara dan dapat berkonsultasi dengan pihak berkepentingan dan melakukan penelitian bila diperlukan dan didukung oleh sumber daya/dana yang memadai.

  • Rapat teknis

RSNI 1 hasil rumusan konseptor dibahas oleh anggota PT/SPT dalam rapat teknis. Dalam pembahasan dapat mengundang para pakar diluar PT/SPT atau melakukan penelitian / kajian yang diperlukan. Hasil pembahasan dan perbaikan menjadi RSNI 2 Pada tahap ini BSN dapat memantau pelaksanaan rapat teknis dengan menugaskan Tenaga Ahli Standardisasi sebagai pengendali mutu perumusan SNI. Seluruh pembahasan direkam secara lengkap dan akurat .

  • Rapat konsensus

Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan di PT/SPT dengan memperhatikan pandangan seluruh anggota PT/SPT. Apabila diperlukan dapat mengundang para pakar diluar anggota PT/SPT untuk dimintakan pendapat dan pandangannya.

Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai korum yaitu minimal 2/3 anggota PT/SPT. Hasil konsensus adalah RSNI3 apabila seluruh anggota telah menyepakati RSNI2 tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak tercapai, dapat dilakukan voting, sekurang-kurangnya 2/3 anggota PT/SPT menyatakan setuju. Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) yang ditugaskan BSN sebagai pengendali mutu. Anggota PT/SPT yang tidak hadir berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pembahasan, namun tidak diperhitungkan dalam korum dan pemungutan suara.

Apabila peserta rapat konsensus yang menyetujui rancangan tersebut tidak mencapai 2/3, maka RSNI2 harus diperbaiki dan memperhatikan alasan dan tanggapan. Seluruh pembahasan rapat konsensus direkam secara lengkap dan akurat. Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara mencakup korum, konsensus, hasil voting, daftar hadir masing-masing 2 rangkap.

Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yang telah diparaf oleh ketua dan sekretaris PT/SPT dan rekaman lainnya. RSNI3 yang telah diperbaiki dalam bentuk hard copy dan e-file serta berita acara hasil konsensus, harus dikirim ke BSN dan salinannya disimpan oleh sekretariat PT/SPT hingga menjadi SNI. Naskah RSNI3 yang diserahkan ke BSN sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT.

  • Tahap jajak pendapat ( melalui media elektronik )

Pada tahap ini RSNI3 diserahkan ke BSN untuk verifikasi kelengkapan administrasi

dan apabila tidak lengkap maka RSNI3 dikembalikan ke PT/SPT untuk dilengkapi, selanjutnya disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari anggota PT/SPT dan MASTAN melalui SISNI (Sistem Informasi SNI). Dalam proses jajak pendapat anggota PT/SPT dan anggota MASTAN dapat memberikan tanggapan dalam kurun waktu 2 bulan.

Korum dihitung berdasarkan hak suara anggota PT/SPT dan anggota MASTAN. Jajak pendapat dinyatakan syah atau korum bila tanggapan yang diterima dari anggota yang memiliki hak suara lebih dari 50% dari total hak suara. Bila tidak dicapai , maka jajak pendapat dapat diperpanjang selama satu bulan dan hasilnya dinyatakan syah. BSN akan menghitung hasil jajak pendapat yang syah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil jajak pendapat dapat menjadi RSNI4 yang perlu diperbaiki PT/SPT atau langsung menjadi RASNI tanpa melalui pemungutan suara.

  • Tahap pemungutan suara

Hasil jajak pendapat dari RSNI3 menjadi RSNI4 disebarluaskan lagi melalui SISNI untuk mendapat tanggapan setuju atau tidak setuju dari anggota PT/SPT dan anggota MASTAN. Pemungutan suara dinyatakan syah atau korum apabila tanggapan yang diterima lebih dari 50% dari total hak suara.

BSN akan menghitung hasil pemungutan suara sesuai ketentuan. Apabila 2/3 anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju, tetapi lebih dari ¼ menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas, maka RSNI4 tersebut tidak layak menjadi SNI dan dikembalikan ke PT/SPT . PT/SPT dapat mengusulkan RSNI4 tersebut menjadi Dokumen Teknis (DT). Untuk dapat diajukan menjadi DT, maka DT tersebut:

  • sangat dibutuhkan oleh dunia usaha tetapi SNI/DT belum tersedia;
  • terkait erat dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan nasional serta fungsi lingkungan hidup;
  • dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen)
  • Ketentuan teknis dalam perumusan standar

Pada perumusan SNI perlu diperhatikan aspek di bawah ini:

  • Menggunakan satuan ukuran Satuan Sistem Internasional Satuan sesuai SNI 19- 2746, Satuan sistem internasional;
  • memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian
  • sejauh mungkin menggunakan metode pengujian yang baku, baik yang ditetapkan dalam SNI, standar internasional atau standar lain yang telah umum digunakan.
  • Penomeran dan penerbitan

RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan ditetapkan penomorannya sesuai pedoman BSN (PSN 06:2007). Spesifikasi teknis yang dapat diajukan menjadi DT harus memenuhi beberapa kriteria: BSN menetapkan SNI dengan Surat Keputusan Kepala BSN dan menyerahkannya ke sekretariat PT/SPT berikut e-file SNI/DT terkait.

  • Pemeliharaan

PT/SPT berkewajiban memelihara SNI dengan melakukan kaji ulang sekurangkurang satu kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan, atau disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak. Standar harus mutakhir dan mengikuti proses perkembangan sosial dan teknologi.

PT harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun dengan usulan PNPS. Hasil kaji ulang dapat berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan. Evaluasi terhadap kinerja Panitia Teknis dan Sub Panitia Teknis dilaksanakan oleh BSN melalui MTPS dan MTPK. Evaluasi dilakukan setiap tahun setelah ditetapkannya PT/SPT.

  • Hak cipta SNI, DT dan referensi terkait dengan hak paten

Hak cipta SNI dan DT merupakan milik BSN. Mengenai hal-hal yang terkait dengan hak paten dapat dilihat pada PSN 08:2007, Penulisan Standar Nasional Indonesia.

Contoh dari produk yang biasanya di standarisasi adalah  Helm, Alat Komunikasi, atau Kelembagaan.v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s